 |
| Petugas dari DPKP Kota Serang melakukan verifikasi lokasi penerima program RTLH. |
SERANG – Pemerintah Kota Serang terus memperluas kolaborasi dengan dunia usaha untuk mempercepat penanganan kawasan permukiman kumuh. Salah satu langkah yang dilakukan melalui pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH).
Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang, kolaborasi tersebut telah menghasilkan penanganan sebanyak 109 unit RTLH sepanjang 2026. Program ini melibatkan sejumlah perusahaan, lembaga sosial, hingga badan wakaf yang turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPKP Kota Serang, Ebi Baihaqi, mengatakan keterlibatan perusahaan melalui CSR menjadi salah satu sumber pembiayaan alternatif di tengah keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Menurutnya, dukungan CSR memiliki peranan penting dalam mempercepat pencapaian target pengurangan kawasan kumuh. Sebab, kebutuhan penanganan permukiman tidak seluruhnya dapat dibiayai melalui anggaran pemerintah daerah.
"CSR hadir untuk mengisi celah pembiayaan atau funding gap yang belum tercover oleh APBD. Dengan begitu, upaya penanganan kawasan kumuh bisa dilakukan lebih luas melalui kolaborasi berbagai pihak," ujar Ebi, Rabu, 4 November 2026.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah dan pihak swasta memiliki pembagian peran dalam pelaksanaan program tersebut. Pemkot Serang bertindak sebagai regulator, penyedia data kawasan kumuh, sekaligus menangani pembangunan infrastruktur utama atau skala makro, seperti jalan lingkungan dan drainase.
Sementara itu, perusahaan melalui program CSR dapat mengambil bagian dalam penanganan skala mikro berbasis masyarakat. Bentuknya antara lain perbaikan RTLH, program bedah rumah, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan sasaran.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, DPKP Kota Serang mengarahkan pelaksanaan CSR agar mengacu pada data kawasan kumuh yang telah ditetapkan melalui surat keputusan (SK) Wali Kota. Selain itu, daftar calon penerima bantuan juga harus melalui proses verifikasi.
Koordinasi juga dilakukan melalui Forum CSR Daerah untuk menyelaraskan rencana perusahaan dengan program pemerintah. Langkah tersebut diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih penanganan antara program CSR, APBD, maupun APBN.
"Perencanaan juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat. Karena itu, kelurahan, RT/RW, dan warga perlu dilibatkan melalui Musrenbang maupun kegiatan lainnya agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan," jelasnya.
Sementara itu, Kepala DPKP Kota Serang, Arif Rahman Hakim, mengatakan kolaborasi dengan dunia usaha akan terus diperluas. Hal tersebut sejalan dengan arahan Wali Kota Serang Budi Rustandi yang mendorong pencarian sumber pembiayaan alternatif untuk mendukung pembangunan dan pembenahan Kota Serang.
Pada 2026, sejumlah pihak telah berkontribusi dalam program perbaikan RTLH melalui CSR. Di antaranya PT Kawah Anugerah Property sebanyak 75 unit, YBM PT PLN UP3 Banten Utara dua unit, PT Alam Berkah Luhur Abadi empat unit, BSI satu unit, Wali Kota Serang dua unit, UPZ Kota Serang 16 unit, serta Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) sembilan unit.
"Dari berbagai kolaborasi tersebut, total penanganan RTLH melalui CSR sampai saat ini mencapai 109 unit. Ini menjadi bentuk keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung peningkatan kualitas permukiman masyarakat," kata Arif.
Ke depan, Pemkot Serang berharap keterlibatan perusahaan tidak hanya berfokus pada perbaikan rumah per unit. Kolaborasi tersebut diharapkan berkembang menjadi penanganan dalam skala kawasan, termasuk pembangunan infrastruktur lingkungan yang mendukung terciptanya permukiman layak, sehat, dan tertata.
Menurut Arif, keterlibatan dunia usaha dalam penataan kawasan permukiman juga perlu dilihat sebagai investasi sosial jangka panjang. Lingkungan yang sehat dan tertata diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha.
Pemkot Serang pun berharap semakin banyak perusahaan yang mengambil bagian dalam program tersebut. Dengan sinergi pemerintah dan dunia usaha, percepatan pengurangan kawasan kumuh di Kota Serang diharapkan dapat berjalan lebih optimal, sekaligus mengurangi ketergantungan pembiayaan yang sepenuhnya bersumber dari APBD. (Adv)
Tags
Pemerintahan